Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan (1945-1966), Bab 1

0
10
Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan (1945-1966)
 
Pendidikan modern di Indonesia dimulai semenjak final era ke-18, ketika belanda mengakhiri politik “tanam paksa” menjadi politik etis, sebagai jawaban kritik dari kelompok sosialis di negeri Belanda yang mengecam praktik tanam paksa yang mengakibatkan kesengsaraan maha dasyat di Hindia Belanda. Pendi- dikan “ongko loro” diperkenalkan bukan saja sebagai klarifikasi terperinci terhadap desakan kaum sosialis di negeri Belanda, namun juga didasari kebutuhan pemerintah pendudukan untuk mendapat pegawai negeri jajaran rendah di dalam manajemen pendudukannya. Pendidikan yang digerakkan oleh penjajah belanda kamudian ditiru kembangkan oleh kaum nasionalis Indonesia.
Sejarah pendidikan di Indonesia modern dimulai dengan lahirnya gerakan kebangsaan Boedi Oetomo di tahun 1908, “Pagoeyoeban Pasoendan” di tahun 1913, dan Taman Siswa di tahun 1922. Perjuangan kemerdekaan menghasilkan kemerdekaan RI tahun 1945. Soekarno, presiden pertama Indonesia membawa semangat “nation and character building” dalam pendidikan Indonesia. Di seluruh pelosok tanah air didirikan sekolah, dan belum dewasa dicari untuk disekolahkan tanpa membayar. Untuk meningkatkan kualitas guru, didirikan pendidikan guru yang  diberi nama KPK-PKB, SG 2 tahun, SGA/KPG, kursus B-1 dan kursus B-2. 
Masa prakemerdekaan begitu banyak duduk perkara yang menerpa dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada dikala itu masih dipengaruhi oleh kolonialisme, walhasil bangsa ini dididik untuk mengabdi kepada penjajah atau sehabis pasca kemerdekaan yaitu untuk kepentingan para penguasa pada dikala itu. Karena, pada dikala penjajahan semua bentuk pendidikan dipusatkan untuk membantu dan mendukung kepentingan penjajah. Pendidikan di zaman penjajah yaitu pendidikan yang menimbulkan penduduk Indonesia bertekuk lutut di bawah ketiak kolonialis. Bangsa ini tidak diberikan ruang yang lebar guna membaca dan mengamati banyak realitas pahit kemiskinan yang sedemikian membumi di bumi pertiwi. Dalam pendidikan kolonialis, pendidikan bagi bangsa ini bertujuan membutakan bangsa ini terhadap eksistensi dirinya sebagai bangsa yang seharusnya dan sejatinya wajib dimerdekakan.
Konsep ideal pendidikan kolonialis yaitu pendidikan yang sedemikian rupa sehingga bisa mencetak para pekerja yang sanggup dipekerjakan oleh penjajah pula, bukan lagi untuk memanusiakan insan sebagaimana dengan konsep pendidikan yang ideal itu sendiri. Tujuan pendidikan kolonial tidak terarah pada pembentukan dan pendidikan orang muda untuk mengabdi pada bangsa dan tanah airnya sendiri, akan tetapi digunakan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat penjajah biar sanggup ditransfer oleh penduduk pribumi dan menggiring penduduk pribumi menjadi budak dari pemerintahan kolonial.  Selain itu, biar penduduk pribumi menjadi pengikut negara yang patuh pada penjajah, bodoh, dan gampang ditundukkan serta dieksploitasi, tidak memberontak, dan tidak menuntut kemerdekaan bangsanya.
Tidak jauh berbeda sehabis masa kemerdekaan, pendidikan di masa pascakolonial melahirkan beberapa hal diantaranya:
  1. Terdapat banyak perilaku hidup yang bisu dan keliru. Kebudayaan bisu dan budaya pedagogi yang hanya mengandalkan memori otak sehingga menimbulkan sekolah hanya sebagai tempat untuk mendengarkan guru ceramah tanpa siswa diberikan kesempatan untuk berpikir kritis. Pada dikala ini siswa tidak mempunyai pilihan untuk tidak mengikuti metode ceramah ini,  lantaran guru diposisikan sebagai subjek sentral yang harus dihormati oleh murid.
  2. Penduduk dipinggiran kota (di kampung-kampung kumuh) ternyata belum bisa berkembang dan belum sanggup diikutsertakan dalam proses pendidikan.
  3. Model sekolah yang mengikuti model barat ternyata belum hilang bekas-bekas pengaruhnya dalam mengalami kegagalan.
  4. Di sekolah-sekolah, bahasa ibu (bahasa kawasan asli) didiskualifikasi secara sistematis, diganti dengan bahasa intelektual dan artifisial penguasa di bidang politik.
  5. Kaum elit dan intelektual yang mendapat pendidikan dari luar negeri ternyata tidak dekat dengan masyarakat pribumi.
Oleh lantaran itu, secara garis besar pendidikan di awal kemerdekaan diupayakan untuk sanggup menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara-negara maju, khususnya dalam mengejar keserbaterbelakangan di banyak sekali sektor kehidupan. Secara umum pendidikan orde usang sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup menawarkan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi referensi dasar bagaimana pendidikan akan dibuat dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada prinsipnya konsep sosialisme dalam pendidikan menawarkan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. 
Pada masa ini Indonesia bisa mengekspor guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan biar mereka kelak sanggup kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat. Tidak ada halangan irit yang merintangi seseorang untuk berguru di sekolah, lantaran diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialisme. Pada dikala inilah merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang lain, serta setiap orang mempunyai hak untuk mendapat pendidikan.
Orde usang berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya, inilah amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan salah satu impian pembangunan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pemikir-pemikir yang lahir pada masa itu, lantaran ruang kebebasan betul-betul dibuka dan tidak ada yang mendikte akseptor didik. Tidak ada nuansa kepentingan politik sektoral tertentu untuk menimbulkan pendidikan sebagai alat negara maupun kaum lebih banyak didominasi pemerintah. Seokarno pernah berkata:
“…sungguh alangkah hebatnya jika tiap-tiap guru di akademi taman siswa itu satu persatu yaitu Rasul Kebangunan! Hanya guru yang dadanya penuh dengan jiwa kebangunan sanggup ‘menurunkan’ kebangunan ke dalam jiwa sang anak,”

Dari perkataan Soekarno itu sangatlah terang bahwa pemerintahan orde usang menaruh perhatian serius yang sangat tinggi untuk memajukan bangsanya melalui pendidikan.
Di bawah menteri pendidikan Ki Hadjar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem “among” menurut asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanuasiaan yang dikenal sebagai “Panca Dharma Taman Siswa” dan semboyan “ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” pada 1950 diundangkan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950 yang kemudian disem- purnakan (jo) menjadi UU No. 12/1954 wacana dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada 1961 diundangkan UU No. 22/1961 wacana Pendi- dikan Tinggi, dilanjutkan dengan UU No.14/1965 wacana Majelis Pendidikan Nasional, dan UU No. 19/1965 wacana Pokok-Pokok Sitem Pendidikan Nasional Pancasila. Pada masa final pendidikan Presiden Soekarno, 90 % bangsa Indonesia berpendidikan SD.