Manajemen Keuangan Pendidikan Islam

0
8
Manajemen Keuangan Pendidikan Islam —  Selama ini ada kesan bahwa keuangan yaitu segalanya dalam memajukan suatu forum pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang cukup, manajer forum pendidikan seakan tidak bisa berbuat banyak dalam upaya memajukan forum pendidikan yang dipimpinnya. Sebab, mereka berpikir semua upaya memajukan senantiasa harus dimodali uang. Upaya memajukan komponen-komponen pendidikan tanpa disertai dukungan uang seakan niscaya mandek di tengah jalan.
Terkait dengan fungsi dan tugas keuangan ini, Sudarwan Danim melaporkan bahwa dikala kebijakan reformasi pendidikan ingin diimplementasikan, kemampuan finansial untuk mendukungnya tidak terhindari. Sebab, kemampuan di bidang keuangan merupakan sumber frustrasi bagi para pembaru. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat memilih dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan komponen produksi yang memilih terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lainnya. 
Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan timbulnya perhatian yang besar pada keuangan, yaitu: Pertama, keuangan termasuk kunci penentu kelangsungan dan kemajuan forum pendidikan. Kenyataan ini mengandung konsekuensi bahwa program-program pembaruan atau pengembangan pendidikan bisa gagal dan awut-awutan manakala, tidak didukung oleh keuangan yang memadai. Kedua, lazimnya uang dalam jumlah besar sulit sekali didapatkan khususnya bagi forum pendidikan swasta yang gres berdiri.
Dana sangat terkait dengan kepercayaan. Jika ingin mendapat dana dari BP3/masyarakat, sekolah harus mempunyai kegiatan yang bagus, sehingga masyarakat yakin kegiatan program tersebut sanggup berjalan dengan baik dan bermanfaat luas. Dalam pengertian lain, sekolah harus bisa mengemas kegiatan dan meyakinkan pemilik dana. Untuk itu biasanya diharapkan proposal.32 Secara psikologis, kepercayaan memang sanggup membangunkan kesadaran seseorang untuk ikut memperlihatkan dukungan dana. Misalnya, ada dua orang yang berbeda dalam waktu yang berbeda tetapi sama-sama mengajukan bantuan. Keduanya bisa mendapat respons yang sangat berbeda. Bisa jadi alasannya orang yang pertama meyakinkan sedangkan orang yang kedua mewaspadai atau bahkan mencurigakan. Maka, bisa jadi pemilik dana itu alhasil membantu orang yang pertama dalam jumlah yang besar, sementara pada orang yang kedua tidak memberi dana sama sekali.
Sekarang, mari kita bandingkan mana yang lebih penting, dana atau kepercayaan dalam upaya memajukan forum pendidikan Islam? Dana atau keuangan memang sangat penting dan memilih kemajuan forum pendidikan, tetapi yang lebih penting lagi yaitu kepercayaan. Dengan modal kepercayaan, dana sanggup dengan relatif gampang didatangkan. Namun, dukungan dana yang memadai belum tentu menghasilkan kepercayaan. Ketika dana itu disalahgunakan atau diselewengkan justru malah menghilangkan kepercayaan semua pihak.
Dengan demikian, kepercayaan masyarakat, terutama para hartawan calon donator, harus diperkuat dan dijaga. Untuk membangun dan memperkukuh kepercayaan mereka, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh, yaitu sebagai berikut:                       

  • Pihak yang mengajukan proposal kepada calon donatur itu haruslah orang yang populer jujur, bersih, dan amanat.
  • Lembaga pendidikan Islam harus bisa memperlihatkan bahwa dukungan dari pihak-pihak lain yang diterima selama ini telah dimanfaatkan secara benar dan sanggup dibuktikan.
  • Pihak yang mengajukan dukungan bersama kelompoknya haruslah orang-orang yang dikenal mempunyai semangat besar untuk menghidupkan dan memajukan lembaga.
  • Calon donatur harus bisa diyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan benar-benar sangat penting, bahkan mendesak untuk segera diwujudkan.
  • Calon donatur perlu disadarkan bahwa dukungan yang akan diberikan untuk pembangunan forum pendidikan  Islam merupakan shadaqah jariyah yang pahalanya terus mengalir.
Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 46 ayat 1 UndangUndang ihwal Sistem Pendidikan Nasional, “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”33 Ketentuan ini merupakan ketentuan normatif yang menjadi payung aturan ihwal tanggung jawab pendanaan bagi semua jenis pendidikan. Hanya saja, realitanya gres mulai proses paling awal bagi forum pendidikan swasta. Terlebih lagi, forum pendidikan Islam yang secara umum dikuasai swasta selama ini telah menjadi korban diskriminasi kebijakan pemerintah.
Kondisi madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Qur’an, dan pesantren lebih parah lagi. Lembaga-lembaga tersebut telah berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi tidak mendapat perhatian pemerintah, baik pemerintah sentra maupun daerah. Baru belakangan ini ada upaya dari suatu pemerintah tempat untuk memberi tunjangan kepada guru guru mengaji di lembaga-lembaga tersebut sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) setahun. Suatu angka yang sangat memprihatinkan memang, bahkan jikalau ditanggapi secara emosional merupakan suatu angka/jumlah yang melecehkan. Seharusnya, pemerintah sentra dan/atau pemerintah tempat berupaya mengalokasikan honor bagi mereka setiap bulan melalui pemberdayaan pendapatan pemerintah sentra dan daerah.
Iadi, tanggung jawab pendanaan pendidikan, terutama menyangkut madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Qur’an, dan pesantren sampai kini ini masih belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah sentra atau daerah. Baru sebatas masyarakat yang mempunyai kepedulian pada lembaga-lembaga tersebut dengan memberi bantuan. Jadi, amanat UU ihwal Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat 1 tersebut masih belum dilaksanakan secara memadai oleh pemerintah sentra maupun pemerintah tempat sebagai sumber keuangan dalam konteks pendidikan.
Judul Buku : Manajemen Pendidikan Islam
Penulis : Prof. Mujamil Qomar