Kemiskinan Umat Dan Pemerintahan Baru

0
9
Kemiskinan Umat dan Pemerintahan Baru – Sudah ratusan tahun dunia Islam telah ”dijajah“ oleh kolonialis Barat. Kemerdekaan negara yang berkembang tidak akan berarti apa-apa kalau tidak bisa melaksanakan navigasi di antara kerikil karang globalisasi. Suatu fakta yang sulit kita ingkan dikala ini, umat lslam yang tertinggal dalam kompetisi global, baik politik, ekonomi, maupun militer. Akan tetapi, kita tidak perlu takut menghadapi globalisasi dengan bertindak emosi atau isolasi, tetapi kita hams berbenah diri manghadapi kompetisi di kala global ini.
Maka, dalam kala globalisasi ini, pemerataan ekonomi umat harus menjadi target utama, semoga tidak terjadinya dualisme antara konglomerat dan umat yang sudah usang melarat. Pembangunan ekonomi yang tidak diarahkan untuk umat, hanya akan menghasilkan reaksi politik dalam konflik yang melelahkan, ibarat yang kita alami selama beberapa tahun belakangan ini. 
Kemiskinan bukan ketentuan Allah yang telah ditujukan kepada seseorang atau umat tertentu, sebagaimana pandangan determinisme – retrospektif yang memandang kemiskinan sebagai bencana yang tak terhindarkan. Pandangan semacam ini mengakibatkan perilaku fatalis, yang mendapatkan kemiskinan sebagai ketentuan dan garis hidup manusia. 
Legitimasi terhadap perilaku fatalis ini sering dicarikan pembenarannya melalui pertolongan ayat Al-Quran yang berbicara mengenai keimanan kepada takdir. Dalam konteks fatalisme, kemiskinan bukanlah sebuah dilema yang harus dicarikan jalan keluarnya. Sebab dalam keyakinan fatalis, Allah tengah menguji keimanannya. Kesabaran dalam menjalani kemiskinan dipahami sebagai tanda ketinggian dan kemantapan iman.

Pendidikan dan Kemiskinan
Persoalan kemiskinan menjadi suatu bahasan yang menarik untuk disampaikan dikala ini. Kemiskinan itu bukanlah sebuah kehinaan dan kejahatan. Namun kemiskinan sanggup mengurangi kualitas hidup. Pendidikan ilang berkualitas memerlukan pertolongan finansial yang memadai. Maka, kemiskinan yaitu masalah sosial yang harus diatasi. 

Kemalasan dan kebodohan yaitu dua faktor di antara beberapa faktor penyebab kemiskinan. Budaya tidak mau bekerja keras. ingin segera menikmati hasil,  dan tidak punya hasrat intelektual, menjadi penyumbang terhadap munculnya kemiskinan. Kemampuan untuk mengatasi dan keluar dari perilaku dan kondisi tersebut, menjadi penting dilakukan oleh setiap orang yang ingin keluar dari kemiskinan. 
Namun, generalisasi terhadap penyebab kemiskinan bukanlah perilaku yang bijaksana. Kemalasan seseorang tidak selalu menjadi faktor penyebab kemiskinan. Ada banyak orang yang rajin bekerja, tetapi penghasilannya tidak memadai. Pemulung dan pedagang asongan yaitu diantaranya. Keuletan mereka dalam bekerja tidak diikuti dengan perolehan hasil yang setara. Begitu pula dengan kebodohan yang sering dituding sebagai penyebab kemiskinan. Di Indonesia sendiri, kemiskinan tidak “pandang bulu”. Penduduk miskin terdiri dari penduduk yang terdidik dan tidak terdidik. 
Bung Hatta dan sejumlah tokoh pergerakan lainnya begitu percaya, bahwa pendidikan yaitu jalan untuk memetakan hari depan. Mereka, para Founding Fathers, begitu menyakini keterkaitan antara pendidikan dan kebangkitan. Melalui pendidikan, perubahan kultural dan struktural, evolutit maupun revolutit menjadi dimungkinkan. lnilah kebajikan utama dari dunia pendidikan. Kebajikan yang berlaku trans – individual dan bersifat historis-emansipatoris. Karena itulah, para elit dan pemimpin politik, mengutip Bung Hatta, seharusnya berdiri dalam posisi sebagai pendidik (guru) bagi bangsanya. 
Karena kebajikan itu juga, pendidikan. sebagaima na dinyatakan oleh UUD, dimaknai sebagai instrumen mencerdaakan kehidupan bangsa. ia mempunyai tujuan yang saling berkaitan. Tujuan mikro yang bekerjasama dengan pembebasan individu dari lilitan kebodohan dan keterbelakangan kognitif, dan tujuan makro yang berkaitan dengan miniatur masyarakat masa depan.

Koperasi
Koperasi salah satu tanggapan yang sanggup menggerakkan ekonomi umat. UKM merupakan aksesori dari gerakan ekonomi umat. Kejujuran yaitu syarat utama untuk menentukan pengurus koperasi, pengawasan yang terbuka harus menjadi budaya koperasi. Kita tidak ingin lagi mengulangi penyakit lama, koperasi gulung tikar tetapi pengurusnya hidup mewah. Sejak awal harus ditimbulkan budaya aib untuk melaksanakan korupsi. 

Jaringan masjid yaitu tempat awal yang baik menyebarkan koperasi dan UKM. Tidak perlu jaring. an yang terlampau luas, ibarat jaringan yang eksklusif berskala nasional. Sebagai langkah awal cukup 10-25 masjid dalam satu kampung atau kelurahan. Secara sedikit demi sedikit dan sistematis kita perluas. Makin luasjaringan koperasi, pengawasan harus makin ketat dan terbuka.
Menggunakan Bank dan mencari pasar atau komoditi yang sesuai dengan kawasan masing-masing amat penting. Keamanan finansial terang lebih terjamin pada Bank. Pasar tentunya makin luas kalau gerakan ekonomi koperasi dan UKM makin berhasil. Level nasional atau provinsi, cukup menjadi advisor atau consultant pada keadaan – keadaan sulit. 
Penyusunan konsep ini juga harus melibatkan para intelektual dan ulama serta yang lebih penting yaitu tugas kreatif umat. Setelah konsep itu menjadi jelas, harus sanggup disosialisasikan secara massal semoga sanggup dimengerti oleh umat. Pengurus pada tingkat nasional cukup melahirkan konsep atau sebagai konsultan tingkat provinsi. 
Pengurus tingkat provinsi bertindak sebagai konsultan bagi tingkat kabupaten dan kewalikotaan. Demikian juga dengan pengurus tingkat kabupaten atau kewalikotaan, menjadi konsultan tingkat kecamatan, dan seterusnya, hingga mencapai pada tingkat yang paling penting, yakni pada tingkat akar rumput (grass root). 
Dari aksioma kala modern kita sanggup belajar, bahwa masyarakat modern atau masyarakat maju harus lebih terorganisir. Tanpa organisasi yang baik, maka umat islam di indonesia akan terus tertinggal. Suatu konsep membangun ekonomi umat dan rakyat dari masjid. harus melepaskan kepentingan pribadi dan politik. Oleh lantaran itu, interest yang perlu di bangkitkan yaitu ukhuwah islamiyah dan ukhuwah kebangsaan. 
Pekerjaan dan wangsit besar ini harus sanggup digulirkan secara sedikit demi sedikit dan sistematis. Tanpa pengorganisasian yang baik dan seni administrasi yang jelas, gerakan ekonomi umat dari masjid sulit akan tercapai. Bung Karno pernah berkata, “Tanpa kesungguhan untuk membenahi diri, kita akan menjadi bangsa kuli.“ 
Pengusaha kecil harus menjadi perhatian pertama dan utama bagi pemerintahan baru. Mayoritas masyarakat kecil berharap perbaikan ekonomi akan berjalan dengan mulus pada masa pemerintah gres ini. Oleh lantaran itu, perilaku mental para pejabat harus segera berubah, melayani rakyat bukan minta untuk dilayani rakyat.

Penulis : KH. Dr. dr. Tarmizi Taher.
Judul Buku : Muhammadiyah Sebagai Tenda Bangsa.
Hal. 152 – 157