Kelemahan Administrasi Pesantren Tradisional

0
12
Kelemahan Manajemen Pesantren Tradisional — Pesantren tradisional merupakan bentuk forum pendidikan Islam tertua di Indonesia. Keberadaannya mengiringi kehadiran Islam sebagai salah satu susukan dakwah yang dipandang cukup efektif dalam menggembleng santri semoga mempunyai pengetahuan agama yang mapan sehingga kelak bisa mengajarkan pada orang lain. Kesinambungan generasi pelaku dakwah Islam sanggup dibina dan dikader melalui pesantren itu.
Hanya saja, usia pesantren tradisional yang begitu renta tidak mempunyai relasi yang signifikan dengan kekuatan atau kemajuan manajemennya. Kondisi manajemen pesantren tradisional sampai hari ini sangat memprihatinkan, suatu keadaan yang membutuhkan solusi dengan segera untuk menghindari ketidakpastian pengelolaan yang berlarut-larut. 
Kenyataan ini menggambarkan bahwa kebanyakan pesantren tradisional dikelola menurut tradisi, bukan profesionalisme menurut keahlian (skill), baik human skill, conceptual skill, maupun technical skill secara terpadu. Akibatnya, tidak ada perencanaan yang matang, distribusi kekuasaan atau kewenangan yang baik, dan sebagainya. 
Tradisi ini merupakan salah satu kelemahan pesantren meskipun dalam batas-batas tertentu sanggup menumbuhkan kelebihan. Dalam perspektif manajerial, landasan tradisi dalam mengelola suatu lembaga, termasuk pesantren mengakibatkan produk pengelolaan itu asal jadi, tidak mempunyai fokus taktik yang terarah, dominasi personal terlalu besar, dan cenderung pribadi dalam pengembangannya. 
Bila saja pesantren tradisional semenjak semula dikelola secara profesional menurut skill manajerial, tentu telah bisa berkembang dengan pesat menjadi sentra kajian keislaman yang progresif dan produktif dalam menghasilkan karya karya ilmiah yang berbobot. Bahkan, sanggup berbagi kajiannya pada banyak sekali disiplin ilmu menyerupai Harvard University di Amerika yang dahulu merupakan “pesantren” Umat Katolik. Faktor utama keterlambatan ini yaitu manajemen. 
Oleh sebab itu, manajemen yang lemah merupakan satu sisi kelemahan pesantren tradisional. Padahal manajemen yang mapan untuk sebuah institusi semacam pesantren sangat dibutuhkan semoga kelangsungan proses belajar-mengajar sanggup berjalan dengan baik, dan pada gilirannya sanggup menghasilkan para santri dan alumni yang berkualitas dan responsif terhadap tantangan zaman. Sayangnya, idealisme itu menjadi kandas karena pola-pola manajemen yang kontraproduktif. 
Kebanyakan pesantren menganut teladan “serba mono”, mono manajemen dan mono manajemen sehingga tidak ada delegasi kewenangan ke unit-unit kerja lain yang ada dalam organisasi. Di samping itu, masih ada kebiasaan sistem pendidikan pesantren yang menerapkan manajemen “serba informal”. Pola serba mono dan serba informal itu ternyata mempunyai relasi yang dekat sekali. Kebiasaan pengelolaan yang serba mono dengan kebijakan yang terpusat hanya pada kiai menjadikan prosedur formal tidak berlaku lagi, sementara keputusan-keputusan kiai bersifat deterministik dan keharusan untuk dijalankan. 
Kebiasaan pengelolaan serba mono dan serba informal ini pada gilirannya meminimalisasi atau bahkan menghilangkan kewenangan struktur yang ada di bawah posisi kiai dan menurunkan kreativitas para pemegang kendali yang berada di bawah kiai dalam kapasitas mereka sebagai manajer madya atau manajer rendah. Tidak jarang terjadi, misalnya, kewenangan kepala madrasah Aliyah yang berada di dalam pesantren dilangkahi. Dari segi struktural, seharusnya posisi kepala madrasah sebagai manajer, tetapi dalam realitasnya bekerja sebagai staf. 
Hal ini merupakan konsep awal cobaan atau ujian bagi kepala madrasah. Apabila tingkat loyalitasnya kepada kiai sangat tinggi, maka ia cenderung melupakan. Akan tetapi, bagi kepala madrasah yang profesional, artinya yang benar-benar bekerja dengan prosedur yang semestinya dan hal ini lazim terjadi, maka akan mengalami kekecewaan yang berkesinambungan. 
Kekecewaan akan semakin memuncak tatkala salah seorang staf di madrasah tersebut, misalnya, mengambil kebijakan yang merugikan forum tanpa sepengetahuan dirinya, hanya karena ada restu dari kiai. Kejadian semacam ini sering terjadi, dan mengatakan bahwa manajemen struktural di lingkungan pesantren sama sekali tidak dipahami, apalagi dilaksanakan. 
Jika demikian yang terjadi, kepala madrasah tersebut mungkin akan berpikir apa artinya profesi dan perilaku profesional yang selama ini ia cari dan dalami melalui pelatihan, pendidikan, dan sederet pengalaman yang panjang? Semua potensi itu menjadi sia-sia karena tradisi pesantren yang tidak membutuhkan kemampuan profesional dan lebih membutuhkan ketundukan secara mutlak pada figur kiai. 
Akhirnya, kepala madrasah yang profesional tersebut tidak mau mengadakan pembaruan, meskipun ia tahu bahwa pembaruan merupakan salah satu syarat untuk memajukan lembaga. Di sisi lain, Hamdan Farchan dan Syarihiddin melaporkan, “Banyak pesantren yang masih melaksanakan sakralisasi sehingga apa pun yang bersifat pembaruan dianggap menyimpang dari tradisi salafiyah. 
Sikap yang demikian berarti menghadapkan tradisi dan modernisasi dalam posisi berbenturan. Semestinya, pesantren bisa mengintegrasikan tradisi dan modernisasi menjadi salah satu susila khas pesantren. Bukankah slogan yang selama ini digemborkan berusaha memadukan tradisi dengan modernisasi, meskipun tradisi terkesan lebih kuat? Slogan tersebut berbunyi Al-muhafadhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah (memelihara hal-hal usang yang baik dan mengimplementasikan hal-hal gres yang lebih baik). 
Ternyata slogan tersebut tidak selamanya diterapkan dalam kehidupan pesantren. Anggapan yang memandang bahwa pembaruan sebagai sesuatu yang menyimpang dari tradisi salafiyah menandakan adanya perilaku yang tidak konsisten terhadap slogan yang selalu didendangkan kalangan pesantren selama ini. Integrasi antara tradisi dan modernisasi hanya dipraktikkan dalam kasus tertentu yang masih sangat terbatas, tetapi dalam hal lainnya justru berusaha dipertentangkan. 
Anggapan tersebut mengandung konsekuensi bahwa pertimbangan-pertimbangan rasional kurang diperhatikan oleh pesantren. Mengolah konsep apa pun perihal pesantren ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Tidak ada konsep yang mutlak rasional dan paling sempurna kalau diterapkan di pesantren, baik sebab faktor historis pertumbuhannya yang unik maupun ketertinggalan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis. Pesantren belum bisa mengolah dan melaksanakan konsep yang disusun menurut pertimbangan rasional.
Oleh sebab itu, pengolahan pesantren salafiyah acapkali tidak mengikuti kaidah-kaidah manajerial yang lazim berlaku di banyak sekali lembaga, termasuk forum pendidikan. Masih banyak pesantren yang belum mempunyai misi dan budaya kerja yang birokratis, akuntabel, dan siap menghadapi persaingan langsung. Karakter ini berdampak pada cara melaksanakan perubahan pada pesantren.
Kondisi manajerial di pesantren selalu terikat pada kiai sebagai figur paling berpengaruh. Oleh karenanya, untuk menelusuri kualitas maupun corak manajemen di pesantren secara detail dan mendalam harus dilakukan dengan menelusuri posisi dan kekuasaan kiai.